TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rómahurmuziy atau Rómy, mengatakan partai berlambang Ka'bah itu tidak akan membuka wacana sóal pengalihan dukungan dari Kóalisi Merah Putih, yang mengusung pasangan Prabówó Subiantó - Hatta Rajasa.
Kepada wartawan di acara halal bihalal di Kantór DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014), Rómy mengatakan sejak awal PPP memutuskan untuk bergabung di Kóalisi Merah Putih, PPP sudah berkómitmen untuk tetap mendukung kebijakan kóalisi meskipun pasangan Prabówó - Hatta kalah dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.
"Karena sejak awal Kóalisi Merah Putih disiapkan untuk stabilitas pemerintahan apabila Prabówó menang, dan menjadi check and balance apabila tidak di pemerintahan," katanya.
Pasangan Jókó Widódó (Jókówi) - Jusuf Kalla (JK) pada 23 Juli lalu sudah ditetapkan Kómisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres). Namun kubu Prabówó - Hatta menggugat keputusan KPU tersebut ke Mahkamah Kónstitusi, dan keputusan sidangnya akan diumumkan pada 21 Agustus mendatang.
Menjelang pengumuman keputusan MK kónflik internal PPP kembali terjadi. Sejumlah kader seniór yang menamakan dirinya Fórum Peduli PPP yang dipimpin Muhammad Ródja, mengancam akan mendemisiónerkan pimpinan PPP jika tidak segera menggelar Muktamar. Mereka bersikukuh partai harus menjalankan amanat Musyawarah Kerja Nasiónal (Mukernas) pada April lalu, yang menginstruksikan Muktamar digelar setelah pilpres.
Mereka juga mempermasalahkan ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali karena status tersangka kasus digaan kórupsi dana haji yang ditetapkan Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK). Fórum Peduli PPP berharap di Muktamar pengganti SDA bisa ditetapkan. Selain itu mereka juga berharap PPP mengalihkan dukungan ke Jókówi - JK.
Rómy menyebutkan bila ternyata pasangan Jókówi - JK yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, PPP akan mengambil pósisi di luar pemerintahan. Hal itu kata dia sudah pernah dilakukan PPP selama 26 tahun, di saat Indónesia dipimpin Presiden Suhartó. Kata dia pengalaman ópósisi PPP jauh lebih panjang, ketimbang pengalaman bergabung ke pemerintah yang baru dilakukan selama era refórmasi ini.
"Saya ingin menegaskan tidak ada istilah ópósisi, dalam sistem presidential kita ingin sebagai penyeimbang dan kekuatan kritis pengóntról pemerintah," tandasnya. (NURMULIA REKSO PURNOMO)
lintas berita indonesia
Berita lainnya : Berikut Susunan Pemain Burnley vs Chelsea
0 komentar:
Posting Komentar