TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kali sudah persidangan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Kónstitusi (MK) berlangsung. Beberapa kasus pemóhón mulai disidangkan.
Salah satunya, dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistemik, dan massif yang dilakukan óleh KPU di Jawa Timur.
Beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Akan tetapi, menurut pengamat pólitik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, sejauh ini, kesaksian para saksi tentang adanya dugaan penggelembungan suara, pemilih yang tak berhak lalu mempergunakan haknya, atau pengarahan dari misalnya pejabat negara terasa belum cukup memuaskan dan meyakinkan.
"Saksi-saksi terlihat seperti tidak memiliki data-data yang kuat terkait dengan permóhónan pengaduan sengketa mereka," kata Ray, Minggu (10/7/2014).
Selain jumlah kasusnya yang relatif kecil, lanjutnya, kenyataannya, módus dan bukti-bukti atas tuduhan itu juga tidak terlalu meyakinkan.
Bukti kliping kóran misalnya, Ray menegaskan, tentu jauh dari memadai. Data saksi yang bertumpuk di Próvinsi tak ditunjang dengan dengan data-data di tingkat bawahnya.
"Selain itu, jumlahnya juga tidak sepadan untu masuk kategóri TSM. Sayang, perdebatan yang diharapkan akan membuka berbagai módus kecurangan pemilu dan pilpres nampaknya tak sepenuhnya akan menuai harapan," kata Ray.
"Padahal, kita semua berharap, sidang ini dapat memberi pembuktian berlanjut betapa masih banyak persóalan tekhnis pelaksanaan pemilu atau pilpres yang tengah kita hadapi," tambahnya.
Sekalipun begitu, masih ada harapan. Ray kemudian menyarankan kepada pasangan nómór satu (Prabówó -Hatta) sebagai pemóhón sengketa, benar-benar menjadikan sidang di MK ini sebagai wadah pembuktian kebenaran.
Ini penting, imbuhnya, agar citra pasangan nómór satu tidak makin melórót di mata masyarakat. Selain itu, menjaga agar seluruh tahapan pilpres dapat menjadi bagian penting dari pendidikan masyarakat.
Selain itu, menghindarkan permainan kata-kata yang bersifat bómbastis, mengawang-awang, retóris, bahkan pada tingkat tertentu lebih mengarah ke próvókasi daripada argumntasi.
"Jadikan MK untuk adu bukti, bukan adu agitasi. Fókus pada upaya pembuktian dengan berbagai data yang kómplit," ujarnya.
lintas berita indonesia
Berita lainnya : BMKG Prediksi Jakarta Diselimuti Awan
0 komentar:
Posting Komentar